JAKARTA, IUSTITIA PAPUA - Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Permenas Mandenas mendesak penataan tata kelola sumber daya alam dan penertiban tambang ilegal di Papua.

 Dikatakannya aktivitas ilegal ini tidak hanya menjadi sumber konflik dan kebocoran keuangan negara, tetapi juga mengancam pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

"Tambang-tambang ilegal di Papua, sepanjang tidak ditertibkan, akan terus menciptakan konflik. Mulai dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyerang penambang, bentrok antar masyarakat, hingga keterlibatan oknum aparat yang mem-backup aktivitas ilegal," kata Mandenas di Jakarta, Kamis malam (10/10/2025).

 Politisi asal Partai Gerindra ini mengungkap praktik tambang ilegal melibatkan banyak pihak, mulai dari oknum aparat, masyarakat, organisasi masyarakat, hingga pemodal asing yang memanfaatkan warga lokal. Dirinya mengaku telah mengantongi data terkait aktivitas tersebut.

Mandenas menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penataan sistem tata kelola sumber daya alam.

 Seraya memberikan contoh, kerugian negara dari kebocoran di sektor timah di Bangka Belitung saja mencapai hampir Rp.300 triliun.

“Kalau kita berpikir jangka pendek, semua ikut main tambang ilegal, habis sudah sumber daya kita. Tapi kalau berpikir untuk 2045. Maka penataan harus dimulai dari sekarang,”sarannya.

Sebagai solusi berkelanjutan, dirinya mendorong pendekatan pengelolaan tambang rakyat berbasis koperasi, sesuai dengan revisi Undang-Undang Minerba. Konsep ini memberikan hak pengelolaan hingga 2.500 hektare bagi masyarakat.

 Seraya memberikan contoh langkah progresif yang telah dimulai di Manokwari, Papua Barat. Pemerintah setempat mulai menertibkan ratusan alat berat yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan konservasi Pegunungan Arfak.

 Dirinya berharap kekayaan alam Papua dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Inilah yang menjadi arah kebijakan Presiden Prabowo untuk menata pengelolaan sumber daya alam dari bawah,”pungkasnya. (lia)