JAYAPURA (IUSTITA-PAPUA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong pembangunan lumbung pangan di 10 kabupaten terutama di wilayah rawan konflik sosial.

Demikian Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi setempat, Ribka Haluk. Menurut dia, 10 kabupaten tersebut di antaranya Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Lannya Jaya.

Selanjutnya, Kabupaten Paniai, Puncak dan Kabupaten Jayawijaya yang merupakan daerah transit ke wilayah pegunungan. Guna terwujud, perlu kerjasama semua instansi.

"Dan untuk wujudkan kini kedepan dibutuhkan kerjasama semua instansi seperti pertanian dan instansi terkait lainnya.Tetapi juga dari pemerintah kabupaten setempat,”kata Ribka kepada awak media di Jayapura, Rabu.

Ribka mengaku menyambut baik kebijakan pemerintah pusat itu. Sebab keberadaan lumbung pangan sangat penting untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB)

Atau, kata dia, bencana yang berpotensi menyebabkan kekurangan pasokan makanan bagi warga terdampak.

Program lumbung pangan, menurutnya, sudah masuk dalam program Kementerian Sosial (Kemensos).

"Makanya, kami berharap dapat terlaksana sehingga dapat membantu daerah yang sering terkena bencana alam,"ujarnya.

Sekadar diketahui, Kementerian Sosial RI dalam satu kesempatan menyatakan bakal mendirikan lumbung sosial di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua.

“Saya akan siapkan lumbung sosial di Jayapura. Nanti akan disiapkan lokasinya oleh pak wali kota,"kata Mensos Tri Rismaharini saat mengunjungi Posko Induk Tagana di Jayapura.

"Bisa juga digunakan balai diklat Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura,"tambah dia.(Richardo/Redaksi)