JAKARTA, IUSTITIA PAPUA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

 Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Velix Vernando Wanggai usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Gubernur Matius menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut dan menegaskan tekad untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.

“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergantian dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,”ajaknya.

 Lanjutnya sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat program pembangunan.

Gubernur Matius mengatakan prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia Papua, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,”tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.

“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” kata Velix.

Ditambahkannya lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.

Selain itu, Velix juga menjelaskan lembaga baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam, juga akan mengurus terkait dengan beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan papua.

“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tuturnya.

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua. (rilis/redaksi)