JAYAPURA. IUSTITIA PAPUA  — Dewan Gereja Papua bersama Koalisi Transformasi Masyarakat Sipil (KO-MASI) di Tanah Papua menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan, proyek pembangunan, serta kondisi kemanusiaan di wilayah Papua, Jumat (20/2/2026).

Dalam pernyataan tersebut, koalisi menilai situasi di Tanah Papua saat ini ditandai dengan meningkatnya militerisme, perampasan sumber daya alam, serta krisis kemanusiaan di sejumlah daerah, termasuk Merauke, Yahukimo, Biak, Sorong, Wamena, Fakfak, Manokwari, Timika, Intan Jaya, dan Nduga.

Koalisi mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan pendekatan militer di ruang sipil yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, mereka meminta Panglima TNI menarik personel militer yang ditempatkan dalam fungsi sipil seperti tenaga pengajar dan tenaga medis di wilayah konflik, sebagaimana kebijakan yang sebelumnya pernah disampaikan pimpinan TNI.

Koalisi juga menyerukan agar semua pihak yang terlibat konflik bersenjata di Papua, termasuk TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menghormati prinsip Hukum Humaniter Internasional guna melindungi masyarakat sipil.

Soroti Akses Jurnalis dan Pemantauan HAM

Dalam pernyataan tersebut, pemerintah pusat juga diminta membuka akses bagi jurnalis dan media asing untuk melakukan peliputan di Papua secara terbuka.

Selain itu, koalisi mendesak pemerintah memberikan akses kepada Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan pemantauan langsung terhadap dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Mereka juga meminta pemerintah segera membuka ruang dialog dengan rakyat Papua sebagai langkah penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.

Tolak Proyek Strategis Nasional

Koalisi turut menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah wilayah Papua yang dinilai berpotensi merusak lingkungan serta mengancam ruang hidup masyarakat adat.

Karena itu, mereka mendesak pemerintah menghentikan proyek-proyek yang dianggap merampas hak masyarakat adat serta meminta kepala daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan DPR Papua maupun DPR kabupaten/kota menyatakan sikap terhadap PSN dan operasi militer di Papua.

Isu penolakan terhadap PSN dan militerisasi sebelumnya juga menjadi perhatian sejumlah lembaga gereja nasional yang menyuarakan kekhawatiran atas dampak ekologis dan sosial pembangunan di Papua, termasuk risiko terhadap hak masyarakat adat dan demokrasi lokal.

Ditandatangani Puluhan Organisasi

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 44 organisasi masyarakat sipil, lembaga gereja, organisasi bantuan hukum, komunitas HAM, serta kelompok advokasi di Tanah Papua, di antaranya Jaringan Damai Papua, Dewan Adat Papua, WALHI Papua, ELSHAM Papua, LBH Papua, hingga sejumlah organisasi kemanusiaan dan komunitas medis.

Koalisi menegaskan bahwa langkah dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua. (rilis)