Komentar Ketua PDI Perjuangan Papua

Wacana pengalihan pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat ke mekanisme pemilihan oleh DPRD kembali mengemuka. Bagi PDI Perjuangan Papua, wacana ini bukan sekadar perdebatan teknis tata kelola pemerintahan, melainkan persoalan prinsip demokrasi yang menyangkut hak dasar rakyat. Karena itu, sikap kami tegas: pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Demokrasi lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari kesepakatan segelintir elite di ruang tertutup. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri tidak boleh dipangkas dengan alasan apa pun. Ini bukan soal siapa yang paling nyaman mengatur atau siapa yang diuntungkan oleh sistem tertentu, tetapi soal menjaga fondasi demokrasi agar tidak terus mengalami kemunduran.

Sikap ini sejalan dengan keputusan Rakernas PDI Perjuangan yang secara tegas menegaskan bahwa pilkada langsung harus dipertahankan. Artinya, bagi PDI Perjuangan, ini bukan isu musiman atau reaksi sesaat, melainkan prinsip politik yang konsisten. Jika hari ini hak rakyat memilih kepala daerah dicabut, maka tidak ada jaminan bahwa hak-hak demokratis lainnya tidak akan dipangkas di kemudian hari. Ini adalah jalan mundur yang berbahaya, dan Papua tidak boleh didorong ke arah itu.

Kami tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan pilkada langsung. Biaya politik yang tinggi, praktik politik uang, ketegangan sosial, hingga konflik horizontal adalah realitas yang harus diakui. Namun pertanyaannya sederhana: apakah solusi dari berbagai kelemahan itu adalah mencabut hak rakyat? Jawabannya jelas tidak. Jika ada kebocoran di atap rumah, yang diperbaiki adalah atapnya, bukan membongkar seluruh rumah.

Khusus di Papua, pilkada tidak sekadar soal menang atau kalah. Pilkada menyangkut harga diri masyarakat, relasi sosial antar kampung, antar keluarga, dan antar kelompok. Karena itu, Papua membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat, yang berdiri di atas mandat rakyat, bukan mandat hasil lobi-lobi politik. Papua tidak bisa dipimpin dengan legitimasi yang setengah-setengah.

Mengalihkan pemilihan kepala daerah ke DPRD bukanlah solusi. Masalahnya tidak hilang, hanya berpindah tempat. Dari lapangan ke gedung DPRD, dari rakyat ke elite. Bahkan, potensi masalah bisa menjadi lebih besar karena prosesnya cenderung tertutup dan jauh dari pengawasan publik. Jika yang menentukan hanya segelintir orang, maka ruang transaksi politik justru semakin terbuka.

Kami menolak Papua dipimpin oleh kepala daerah yang lahir dari “kesepakatan di belakang meja”. Rakyat Papua tidak boleh direduksi perannya hanya menjadi penonton yang lima tahun sekali diminta diam dan menerima keputusan elite. Ketika rakyat tidak diberi ruang untuk memilih, rasa memiliki terhadap pemimpin akan hilang, dan kepercayaan publik terhadap negara bisa runtuh. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi stabilitas sosial dan politik di Papua.

Alasan bahwa pilkada langsung mahal juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memangkas hak rakyat. Jika memang mahal, maka negara wajib hadir memperbaiki sistemnya. Perketat regulasi, perkuat pengawasan, tindak tegas politik uang, benahi data pemilih, perkuat KPU dan Bawaslu, serta jaga netralitas aparat. Jangan sistem yang bermasalah, tetapi rakyat yang justru dihukum.

Tidak ada jaminan bahwa pemilihan oleh DPRD lebih bersih. Bahkan sebaliknya, proses yang tidak transparan dan minim partisipasi publik justru berpotensi melahirkan keputusan yang jauh dari kepentingan rakyat di kampung-kampung. Demokrasi tidak akan menjadi sehat jika obat yang dipilih adalah memotong hak rakyat.

PDI Perjuangan Papua berdiri pada prinsip yang jelas: kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Ini soal kedaulatan, legitimasi, dan masa depan demokrasi di Papua. Jika pilkada langsung memiliki kelemahan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitasnya, bukan menghapusnya.

Pada akhirnya, rakyat Papua tidak membutuhkan pemimpin yang lahir dari lobi elite. Rakyat membutuhkan pemimpin yang lahir dari suara rakyat dan bekerja untuk rakyat. Hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri adalah harga mati. (Benhur Tomi Mano/red)