JAYAPURA (IUSTITIA PAPUA)- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih menuntut sembilan point saat demo dan melakukan pemalangan.

Berikut sembilan tuntutan yang disampaikan saat demo dan melakukan pemalangan sejak Senin (26/7) sampai Rabu (27/7) yakni :

1.Lembaga segera transparansi dana kemahasiswaan dalam hal ini dana BOPTN untuk menunjang kegiatan.

2.Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan harus melibatkan BEM dan DPM serta terbuka untuk seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum.

3.Kepanitiaan PKKMB harus melibatkan BEM dan DPM FH Uncen dan diselenggarakan secara offline.

4. Lembaga Fakultas Hukum Harus mendukung segala bentuk kegiatan Mahasiswa internal maupun eksternal (Dalam hal ini Proker Bem).

5.Lembaga segera akomodir dan memberi kouta bagi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang tidak lolos khusus orang asli papua.

6.Lembaga segera lakukan melakukan kuliah offline.

7.Pendaftaran PKKMB Reguler Rp 1 juta dikurangi Rp 500 ribu dan Non reguler Rp 1.200 menjadi Rp 800 ribu.

8.Segera ganti Kasubag keuangan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

9.Segera keluarkan SK kuliah Offline tahun ajaran 2022.

Hingga berita ini terbit, akses kampus Fakultas Hukum Uncen sudah dibuka kembali, aktivitas belajar mengajar sudah normal seperti semula. (Redaksi)